Network
JURNAL NGAWI - Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Oktavian, saat memaparkan capaian program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 di hadapan tim panelis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu siang (11/6/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Smart Room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta perwakilan panelis dari Pemprov Jatim.
- Baca Juga:
- Museum Majapahit Simbol Mojokerto dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Lestarikan Warisan Nusantara
- Musrenbang RPJMD 2025–2029 Pemkab Mojokerto, STIE Al-Anwar Dukung Penguatan SDM dan Kemitraan Strategis
Dalam pemaparannya, Rizal mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari 16,2 persen pada tahun 2023 menjadi 15,3 persen pada tahun 2024.
"Sebagian besar kecamatan juga telah mengalami penurunan," ungkap Rizal di hadapan para panelis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyebab stunting di Mojokerto masih didominasi oleh tiga faktor utama, yakni pola makan sebesar 87%, pola asuh 45%, dan faktor lingkungan seperti sanitasi serta paparan asap rokok sebesar 65%. "Jadi dari satu kasus stunting ini bisa penyebabnya ada dua faktor, jadi tidak hanya satu penyebab saja," terang Rizal.
Menargetkan penurunan lokus stunting secara signifikan, Pemkab Mojokerto merencanakan pengurangan jumlah desa lokus stunting menjadi 19 pada tahun 2026. Sementara untuk tahun 2025, jumlah lokus tersebut ditetapkan sebanyak 25 desa tersebar di seluruh kabupaten.
Rizal juga mengungkapkan bahwa pendanaan untuk program penurunan stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Dari pemetaan perangkat daerah, mengaku stunting ada peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2021-2024," jelasnya. Dana tersebut bersumber dari APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, serta dukungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
