Empat Anggota DPRD Jawa Timur Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah

- 11 Juli 2024, 00:39 WIB
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. /Fianda Sjofjan Rassat/ANTARA

JURNAL NGAWI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pada Rabu di Jakarta.

"Dari anggota DPRD ada empat orang (tersangka), kalau enggak salah," ujar Alexander Marwata saat dikonfirmasi.

Penggeledahan di Sejumlah Lokasi di Jawa Timur

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi bahwa tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur pada hari yang sama.

Namun, Tessa belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi yang digeledah atau temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.

"Masih menunggu kegiatan rekan-rekan di lapangan selesai ya," ujar Tessa.

Vonis untuk Wakil Ketua DPRD Jatim Nonaktif

Sebagai latar belakang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak, terkait kasus korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021. Selain itu, Sahat juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan penjara.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan selama 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita pada Selasa (26/9/2023).

Pengembalian Kerugian Negara

Majelis Hakim juga memerintahkan Sahat untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak mampu membayar, harta miliknya akan disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak sanggup membayar, pidana penjara selama empat tahun akan dijalani sebagai gantinya.

Halaman:

Editor: Hafidz Muhammad Reza


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub