Network
Program KPR ini memiliki dua jenis tenor, yakni 30 tahun untuk rumah tapak dan 35 tahun untuk rumah susun. Limit kredit ditetapkan berdasarkan wilayah sebagai berikut:
- Jabodetabek, Maluku, Bali, dan NTB: Rp 185 juta,
- Jawa (selain Jabodetabek) dan Sumatera: Rp 166 juta,
- Kalimantan: Rp 182 juta,
- Sulawesi: Rp 173 juta,
- Papua: Rp 240 juta.
Skema limit kredit ini juga berlaku untuk FLPP Tapera, memberikan fleksibilitas dan opsi yang lebih luas bagi para pekerja untuk memiliki rumah dengan harga yang terjangkau dan skema pembayaran yang meringankan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, sekaligus mendorong pemberi kerja untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya melalui program Tapera.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan semua pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat pada tahun 2027.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses pekerja terhadap kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BP Tapera.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pekerja diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 3% dari gaji mereka. Skema pembayarannya ditetapkan dengan rincian 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% sisanya oleh pekerja. Dengan menjadi peserta Tapera, pekerja dapat memanfaatkan simpanan ini untuk mendapatkan KPR dengan berbagai keuntungan.
Salah satu keuntungan utama dari program KPR BP Tapera adalah peserta dapat mengajukan KPR dengan DP 0% serta memiliki kebebasan untuk memilih lokasi rumah yang diinginkan.
Menurut informasi yang diperoleh dari BP Tapera, syarat utama untuk mendapatkan KPR dari simpanan ini adalah:
- Warga Negara Indonesia (WNI),
- Berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah,
- KPR ini harus untuk kepemilikan rumah pertama,
- Memiliki gaji maksimal Rp 8 juta per bulan untuk wilayah non-Papua dan Rp 10 juta per bulan untuk wilayah Papua.
Berdasarkan Keputusan BP Tapera No. 2 Tahun 2023, suku bunga yang ditawarkan untuk KPR adalah sebesar 5%. Suku bunga ini juga berlaku untuk Kredit Bangun Rumah (KBR), Kredit Renovasi Rumah (KRR), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera.
