Network
JURNAL NGAWI - Jakarta (17/11/2021) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Rabu (17/11/2021) sore, di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional. Pertama, percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menghadapi akhir tahun 2021, Jokowi meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
"Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden.
Baca Juga: Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran BP2MI Bangun Sinergi dengan Badan Intelijen Negara
Disebutkan Kepala Negara, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.
Kedua, waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. “Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” terangnya.
Jokowi meminta jajarannya mewaspadai dan mengkalkulasi serta mengantisipasi dampak dari inflasi global.
“Waspadai juga terjadinya fenomena siklus commodity supercycle. Kita tahu saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi, ini umumnya biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” katanya
Baca Juga: Inilah 12 Nama Dubes Baru yang Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara
Ketiga, waspadai potensi berlanjutnya pandemi, yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.
Presiden tekankan APBN harus bisa menjadi instrumen utama, untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Jokowi tekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Belanja rutinitas yang tidak perlu untuk dihilangkan digeser ke belanja yang bersifat produktif.
"Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya
