Network
JURNAL NGAWI - Gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024 menjadi perbincangan menarik terkait dengan perkembangan ekonomi dan peran vital BPD dalam pemerintahan desa.
Sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat desa, BPD memiliki tanggung jawab yang penting dalam menyampaikan aspirasi serta mengawasi pelaksanaan program desa.
Dalam hierarki pemerintahan desa, BPD dianggap sebagai badan legislatifnya. Ini berarti BPD memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan peraturan, program, serta anggaran desa.
Sejalan dengan tanggung jawab ini, anggota BPD berhak mendapatkan gaji dan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
Menariknya, gaji anggota BPD Desa tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian gaji tersebut adalah sebagai berikut: Ketua BPD mendapatkan Rp1.200.000 per bulan, wakil Ketua BPD sebesar Rp1.100.000 per bulan, Sekretaris BPD sebesar Rp1.100.000 per bulan, dan anggota BPD mendapatkan Rp1.000.000 per bulan.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana gaji anggota BPD berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, kenaikan ini cukup signifikan. Pertanyaannya adalah, apa yang mendorong kenaikan ini?
Salah satu faktor yang mungkin mendorong kenaikan gaji BPD Desa adalah peningkatan aktivitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota BPD. Seiring dengan tuntutan akan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, anggota BPD kemungkinan harus menghadapi lebih banyak tugas dan tantangan dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran desa.
Selain itu, kemungkinan adanya peningkatan biaya hidup di beberapa daerah juga dapat menjadi faktor pendorong kenaikan gaji anggota BPD Desa. Dengan memberikan kompensasi yang lebih baik, diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik pula, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak hanya sekadar pencitraan, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPD kepada masyarakat desa.
