JURNAL NGAWI - KPU Kabupaten atau Kota akan membuka pendaftaran anggota PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) untuk Pemilu 2024. Ini kumpulan contoh soal tes tulis.
Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dengan verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap partai politik.
Dalam waktu dekat, tahapan Pemilu 2024 adalah pendaftaran badan Adhoc meliputi, PPK, PPS, KPPS, hingga Satlinmas.
Semua tahapan pembentukan badan adhoc tersebut akan dimulai pada bulan November 2022 hingga Januari 2023.
Baca Juga: Berapa Honor PPK, PPS, KPPS Pemilu 2024? Ada Kenaikan Rp 300 Ribu Dibandingkan Pemilu 2020
Salah satu tes yang akan dilakukan KPU untuk pendaftaran PPK adalah melalui tes tulis.
Untuk mempersiapkan itu, kalian bisa mempelajari kumpulan contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024 berikut ini.
Pada contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024 ini mengambil tema tentang UU Kepemiluan.
Langsung saja berikut ini contoh soal tes tulis PPK Pemilu 2024.
Baca Juga: Contoh Soal Tes PPK KPU Plus Kunci Jawaban dan Penjelasan Tentang Kepemiluan dan UU
1. Berdasarkan ketentuan pasal 22E undang-undang dasar 1945 pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih, Kecuali..
a. DPR
b. DPD
c. DPRD
d. Presiden, Gubernur, dan Bupati.
Jawaban (d)
Pembahasan
Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Siapa?
a. KPU RI
b. KPU Provinsi
c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
d. Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Bupati/Walikota
Jawaban B, KPU Provinsi, sesuai pasal 555 ayat (3) uu 7/2017
3. dalam undang-undang 7 2017, pengaturan penyelenggaraan pemilu diatur pada pasal :
a. pasal 3
b. pasal 4
c. pasal 5
d. pasal 6
Jawab Pasal 4
Penjelasan
Pasal 4
Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
dalam pengahrran pemilu; dan
e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.
4. Pada hari Pemungutan Suara, KPPS 4 bertugas
a. Menjaga Kotak Suara
b. Membantu tugas ketua KPPS
c. Membagikan Surat Pemberitahuan Pemilih (C6) di TPS
d. Mengecek kesesuaian Surat Pemberitahuan Pemilih dengan KTP El Pemilih
e. Jawaban B dan D benar
Jawaban D
Penjelasan
Tugas anggota KPPS keempat (KPPS 4):
1. Menerima dan memeriksa nama Pemilih. 2. Memeriksa jari-jari tangan Pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih. 3. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPT yang tertulis di formulir Model C.PemberitahuanKWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan. 4. Memeriksa kesesuaian nama Pemilih dalam DPPh yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan. 5. Meminta kepada Petugas Ketertiban yang berada di pintu masuk TPS agar mengarahkan Pemilih dalam DPT yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS. Dalam hal Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, petugas KPPS Keempat melayani Pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. 6. Memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan. 7. Melayani Pemilih dalam kategori DPTb dengan memastikan bahwa domisili Pemilih tersebut sesuai dengan domisili pada KTP-el atau Surat Keterangan.
5. PPS wajib menyerahkan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari TPS dalam kotak tersegel kepada PPK paling lama………setelah pemungutan suara dilaksanakan.
a. 1 hari
b. 2 hari
c. 3 hari
d. 4 hari
e. 5 hari
Jawaban C 3 Hari
Penjelasan
Pada Pasal 103 UU NO 8 TAHUN 2015 berbunyi :
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara, PPS wajib menyerahkan kepada PPK: a. surat suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS dalam kotak suara tersegel; dan
b. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS di wilayahnya.
6. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :
a. Memimpin kegiatan PPK
b. Mengawasi kegiatan Panwascam
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Jawaban B
7. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh …..
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi
Pembahasan
Berdasarkan PKPU No.11 tahun 2018. Petugas pemuktakhiran data pemilih diangkat dan dibethentikan oleh PPS,jadi jawabannya yg tepat adalah B
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diangkat dan diberhentikan oleh .....
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK atas nama KPU Kab/Kota
c. PPK atas nama ketua KPU Kab/Kota
d. PPS atas nama KPU Kab/Kota
e. PPS atas nama ketua KPU Kab/Kota
Pasal 59 ayat 3 UU 7 tahun 2017, Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota
9. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum, menurut UUD 1945, kecuali:
a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
e. Tidak ada jawaban yang salah.
Penjelasan jawabannya C karena tidak diatur untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari;
a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan
b. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan
c. Anggota DPD dan Utusan Golongan
d. Anggota DPR, MPR dan DPD
e. Anggota DPR dan DPD
11. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara Pemilu, pilih yang paling tepat:
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya didepan hukum.
c. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi
d. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi
e. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi
Penjelasan
jawaban D ( sesuai dengan Prinsip pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)
12. Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu dilaksanakan pada tahun
a. 1950
b. 1955
c. 1960
d. 1971
Jawaban B
13. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum Yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan bunyi dari .. ?
A. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945
B. pasal 22C ayat 2 UUD 1945
C. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945
D. Pasal 23E ayat 1 UUD 1945
Jawaban C
14. Regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah
a. Undang-undang No.7 tahun 2015
b. Undang-undang No.7 tahun 2016
c. Undang-undang No.7 tahun 2017
d. undang-undang No.7 tahun 2018
Jawaban C
15. Jumlah kursi anggota DPR saat ini berdasarkan UU No.7 tahun 2017 adalah :
a. 570
b. 575
c. 560
d. 565
Jawaban B.
Demikian contoh soal tes PPK Pemilu 2023 dan 2024 disertai kunci jawaban dan penjesannya semoga bermanfaat.***