Network
JURNAL NGAWI - Sekretaris Jenderal DPP PDI Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang berbicara tentang tertunda-tundanya Pemilu 2024.
Hasto mengatakan hal tersebut usai mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global" di kampus Universitas Sumatera Utara (USU), menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "besar" pemilih data Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yaitu masalah kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beliau harus menyatakan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak menawarkan. Karena seorang pembantu presiden itu harus fokus pada kegiatan, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” jelasnya.
Karena itu, Sekjen PDI Perjuangan mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan presiden terkait isu Pemilu 2024
PDI Perjuangan juga mengimbau agar para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elit, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah melihat pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Lalu mengapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak mendukung dalam situasi politik nasional?” jelas Hasto.
