Dana bansos era Jokowi hampir mencapai Rp 500 triliun pada Tahun 2024, catat rekor tertinggi dalam sejarah

- 1 Februari 2024, 00:34 WIB
Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024).
Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024). /ANTARA FOTO/ ANDREAS FITRI ATMOKO/AGR/AWW./

JURNAL NGAWI - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat gebrakan dengan pengalokasian dana bantuan sosial (bansos) yang mencengangkan pada tahun ini. Sebuah laporan resmi dari Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun politik 2024 ini mencapai angka fantastis, mendekati Rp 500 triliun.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), disebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 496,8 triliun untuk perlinsos pada tahun ini. Ini menandai kenaikan sebesar 12,02% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 443,5 triliun.

Angka yang menakjubkan ini hampir menyamai realisasi dana bansos pada tahun 2020, yang sebagian besar dialokasikan untuk meredam dampak Covid-19.

Namun, setelah periode pemulihan ekonomi, dana perlinsos mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun.

Baca Juga: 5 Bansos Pemerintah Yang Cair Awal 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Ketika memasuki tahun politik 2024, terjadi lonjakan kembali dalam alokasi dana bansos. Ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM), dengan anggaran mencapai Rp 11,25 triliun.

Tidak hanya itu, ada potensi bahwa tahun ini akan mencatat rekor tertinggi dalam sejarah penyaluran bansos di Indonesia.

Presiden Jokowi telah mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang program BLT hingga Juni 2024, yang akan membutuhkan komitmen dana yang lebih besar.

Kementerian Keuangan pun harus bersedia untuk mengalihkan alokasi anggaran dari sektor lain guna mendukung kelancaran program bansos ini.

Halaman:

Editor: Hafidz Muhammad Reza


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah