JURNAL NGAWI - Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan kasus Satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123 jadi sorotan publik.
Pengadaan satelit Slot Orbit 123 itu diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 itu terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak tahun 2015.
Baca Juga: Alat Pemantau Gunung Api Sumbing Jawa Tengah Raib, Pemantauan Kegempaan Terganggu
Sampai kini, kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 itu telah masuk ke tahap penyidikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015- 2021.
Hasil pemeriksaan ini dan setelah dilakukan gelar perkara (ekspose) pada Kamis 13 Januari 2022, tim penyelidik Kejagung memutuskan, penyelidikan kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan tertanggal 14 Januari 2022.
Baca Juga: 7 Aturan Aneh Yang Harus Diikuti Pemain Squid Game, Pemeran Sampai Mutah Berkali-kali
"Semua tim peserta ekspose sepakat bahwa alat bukti sudah cukup untuk menaikkan statusnya ke penyidikan, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print 08, tanggal 14 Januari 2022," kata Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam konferensi pers, Jumat 14 Januari 2022, dikutip dari infopublik.
Sementara itu, Mahfud MD Menkopolhukam menjawab pertayaan awak media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 tersebut.
Kasus tersebut sudah ada sejak 2018, namun baru kali ini ada proses tindak lanjut terkait dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga: Kejagung Ungkap Temuannya Pada Penyelidikan Kasus Proyek Pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan
"Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," jawab Mahfud dalam tulisan di akun instagram resminya @mohmahfudMD, Minggu 16 Januari 2022.
Setelah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD kemudian mempelajari kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 tersebut.
"Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)," terang Mahfud.
Baca Juga: Kasus Proyek Pengadaan Satelit di Kemhan Naik ke Tahap Penyidikan
"Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum,"
"Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan."
"Bahkan Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini."
Baca Juga: Viral Tendang Sajen di Gunung Semeru, Quraish Shihab : Memaki Saja Tidak Boleh Apalagi Nendang
"Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini."
Seperti diketahui kasus tersebut kini telah di tangani Kejagung dan telah masuk ke tahap penyidikan. Selama 1 minggu terakhir Kejagung telah intens mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 tersebut.***