JURNAL NGAWI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan jawaban tegas terkait kasus tragedi Kanjuruhan dalam debat pertama di kantor KPU, Jakarta Selasa (12/12/2023)
Pertanyaan mengenai kasus Kanjuruhan dan KM 50 diajukan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memunculkan momen menarik dalam diskusi.
Menurut Ganjar, isu-isu tersebut menjadi fokus utama publik, dan ia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi masalah tersebut secara transparan.
Baca Juga: Debat Perdana Ganjar Pranowo Ungkap, Sikat Korupsi Bukan Hanya Kata-kata tapi Keseriusan
Dalam mengatasi kasus Kanjuruhan, Ganjar menyampaikan keyakinannya bahwa pertemuan dengan para pencari fakta dapat dilakukan untuk melindungi korban dan mencari keadilan.
"Jawaban saya bisa. Jadi pemerintah harus berani untuk tidak lagi menyandera persoalan masa lalu sehingga berlarut-berlarut. Sehingga apa yang terjadi? Ketika muncul terus menerus akan menjadi sensitif, karena tidak ada keputusan. Maka cara-cara ini harus dihentikan dan kita harus tegas," ungkap Ganjar.
Ganjar juga menyinggung perlunya hadirnya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan masalah HAM secara komprehensif.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Akan Paparkan Komitmen Antikorupsi di Debat Capres, Ora Korupsi Ora Ngapusi
Menurutnya, hal ini penting agar Indonesia dapat maju dan masyarakat tidak terus berpikir mundur akibat persoalan yang tidak pernah tuntas.
Namun, Anies Baswedan menyatakan bahwa jawaban Ganjar kurang komprehensif. Anies menekankan empat hal penting terkait kasus Kanjuruhan dan KM 50, yaitu keadilan dalam proses hukum, pengungkapan seluruh fakta, kompensasi yang jelas bagi korban, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Anies juga mengajukan pertanyaan mengenai perlunya investigasi ulang dan review institusi untuk memastikan keberhasilan implementasi empat hal tersebut.
Ganjar menanggapi dengan menyatakan bahwa perlindungan korban sudah hampir semuanya dilakukan, dan bahwa sikap tegas tanpa abu-abu merupakan nilai yang harus dicontohkan.
Debat antara kedua calon presiden ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai pandangan mereka terhadap penyelesaian kasus Kanjuruhan, memperjelas perbedaan pendapat yang muncul dalam arena politik menjelang pemilihan presiden.