Network
JURNAL NGAWI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan intervensi khusus pada provinsi yang angka stuntingnya masih tinggi.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan ada tujuh daerah yang angka stunting masih tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalsel, Kalbar, dan Sulawesi Tengah.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN diamanatkan untuk mengurangi kesenjangan angka stunting dengan memberikan intervensi program khusus," kata Kepala BKKBN dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR/RI, Senin (31/1/2022).
Intervensi juga akan dilakukan pada lima daerah yang terbesar jumlah penduduknya, karena secara absolut kasus stuntingnya akan tinggi yaitu; Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara. "Jadi ada 12 daerah prioritas," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang AFF U23, Persebaya Hadapi Dilema Sampai Kirim Surat ke PSSI
Terkait hal tersebut, BKKBN telah merampungkan Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan stunting (RAN Pasti), antara lain melalui pendekatan keluarga, penyediaan data keluarga berisiko stunting, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Indonesia.
"BKKBN membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB atau kader pembangunan lainnya. Selain itu ada pendampingan bagi calon pengantin, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting," jelasnya.
Presiden juga memerintahkan agar angka stunting pada 2022 dapat turun tiga persen, dan ditargetkan pada 2024 angkanya menjadi sekitar 14 persen.
