Network
JURNAL NGAWI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah menarik perhatian publik setelah namanya disebut-sebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden 2024. Namun, dalam sebuah kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, Mahfud MD enggan memberikan komentar apapun terkait isu tersebut.
Dalam kuliahnya yang berjudul "Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045," Mahfud MD menjelaskan, "Saya tidak akan bicara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik."
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa keputusan terkait cawapres menjadi wewenang partai politik. Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa masalah calon presiden dan wakil presiden adalah urusan partai politik dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres dan cawapres," tegasnya.
Baca Juga: Filosofi Yunani Kuno Filsafat Stoicism untuk Menjaga Kesehatan Mental dan Mencegah Kasus Bunuh Diri
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka Korupsi BTS 4G
Namun, Mahfud MD memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membahas pentingnya politik kebangsaan. Ia menjelaskan bahwa kampus atau perguruan tinggi diperbolehkan untuk kampanye politik inspiratif atau politik kebangsaan, tetapi tidak boleh ada kampanye politik elektoral atau politik praktis.
Politik kebangsaan yang ia contohkan adalah politik yang tidak berpihak, di mana tidak ada tekanan untuk memilih calon atau partai tertentu. Mahfud MD menggarisbawahi pentingnya berbangsa dan bernegara yang baik, demokrasi, hak asasi, penegakan hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan. "Demokrasi ini harus diajarkan," ujarnya.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa demokrasi yang berakhlak dapat diajarkan di perguruan tinggi atau pesantren. Ini adalah pandangan penting dalam memupuk kesadaran politik yang sehat dan bermartabat di kalangan pemuda Indonesia.
