Network
JURNAL NGAWI - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, mengungkapkan dugaan adanya provokator eksternal yang memicu konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.
Konflik ini berkaitan dengan investasi besar untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua di dunia, yang akan dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dalam kawasan seluas 17.600 hektare.
Rudi menjelaskan bahwa BP Batam hanya akan menggarap sebagian kecil dari lahan tersebut, yaitu 2.000 hektare, sementara sebagian besar sisanya adalah hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL) yang dimiliki oleh berbagai pihak. Rencana relokasi warga dari sejumlah perkampungan di wilayah tersebut juga telah disosialisasikan, tetapi konflik pecah ketika provokator dari luar wilayah terlibat.
"Sejak awal, sosialisasi telah berjalan dengan baik. Namun, setelah adanya campur tangan eksternal, masyarakat mulai berpikiran lain," ungkap Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat.
Baca Juga: Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City? Kontroversi Pembangunan Kawasan Ekonomi di Pulau Rempang
Dia juga menekankan bahwa banyak pengusaha dari luar wilayah telah menguasai sebagian lahan di atas 17.600 hektare, termasuk lahan yang merupakan hutan lindung. Hal ini telah memicu ketegangan antara masyarakat setempat dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lahan tersebut.
Rudi juga merinci bahwa demo yang terjadi baru-baru ini melibatkan sekitar 700 kartu keluarga di atas tanah 2.000 hektare yang ikut terprovokasi. Namun, ia mengklarifikasi bahwa demo kedua yang terjadi di Rempang tidak hanya melibatkan warga lokal, sebagian besar pesertanya adalah orang dari luar wilayah tersebut.
Menurut Rudi, perbedaan signifikan antara demo pertama yang melibatkan sebagian besar warga Rempang dengan demo kedua yang melibatkan pihak eksternal ini menjadi masalah serius dalam penanganan konflik tersebut.
