Network
JURNAL NGAWI - Pada tanggal 18 September 1948, Indonesia menghadapi salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi sorotan dalam perjalanan kemerdekaannya - Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun.
Peristiwa ini menciptakan ketegangan politik yang berujung pada konflik internal yang signifikan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Latar Belakang Politik
Untuk memahami pemberontakan ini, kita perlu melihat latar belakang politik yang terjadi pada saat itu.
Pada tahun 1948, Indonesia masih merasakan dampak Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Kabinet Amir Syarifuddin, yang memimpin negara pada saat itu, telah menandatangani Perjanjian Renville yang mendiskreditkan dalam pandangan banyak pihak.
Perjanjian ini mengakui hanya sebagian wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera, sebagai bagian dari Republik Indonesia, sementara wilayah lainnya masih dikuasai oleh Belanda.
Baca Juga: Paling Banyak Dicari CPNS Cara Mudah Membuat SKCK Online Lewat skck.polri.go.id Ini Caranya
Baca Juga: Spoiler One Piece Chapter 1093: Zoro vs Rob Lucci dan Pertarungan Antara Luffy dan Kizaru
Ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut membuat Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dan pemerintahan Indonesia diambil alih oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.
