Network
JURNAL NGAWI - Konflik yang terjadi antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, telah memunculkan dugaan bahwa terdapat kepentingan politik yang tersembunyi di baliknya.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi, menyatakan bahwa Rempang Eco City, sebuah proyek yang diawasi oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional untuk menarik investasi dan kepentingan rakyat Rempang.
Dalam pertemuan dengan BP Batam di DPR RI, Subardi menyatakan bahwa konflik sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa ada kepentingan besar di baliknya. Ia mempertanyakan apakah demonstrasi warga dilakukan karena ketidakpuasan hak-hak mereka atau ada pihak yang memprovokasi.
Selain itu, Subardi juga mengindikasikan kemungkinan adanya kepentingan politik, bisnis, atau persaingan investasi yang menjadi pemicu konflik tersebut.
Baca Juga: Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City? Kontroversi Pembangunan Kawasan Ekonomi di Pulau Rempang
Subardi mengingatkan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk bersikap terbuka dan menyelesaikan masalah ini dengan serius. Ia menekankan pentingnya menangani konflik ini bukan hanya dengan cara mengabaikannya.
Selanjutnya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Muslim, membahas upaya pemerintah Indonesia dalam menggenjot investasi, termasuk di Pulau Rempang. Ia menyoroti target investasi yang ambisius dan potensi investasi besar di Batam yang dapat menciptakan lapangan kerja.
Muslim juga mengungkapkan kebingungannya terkait meledaknya konflik di Pulau Rempang setelah berjalan cukup lama. Ia mendesak Kepala BP Batam untuk memberikan penjelasan yang jujur terkait penyebab konflik tersebut.
