Network
JURNAL NGAWI - Hak angket menjadi sorotan penting dalam pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang strategis.
Berdasarkan informasi dari website resmi DPR, hak ini digunakan untuk menyelidiki hal-hal yang berdampak luas bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi Hak Angket:
Dalam konteks pengawasan, hak angket memegang peran vital dengan lima fungsi utama. Pertama, memberikan wewenang pada lembaga legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah dan badan-badan eksekutif lainnya.
Kedua, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Keempat, hasil dari proses angket dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan atau prosedur yang sudah ada.
Kelima, menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami peran rakyat dalam proses demokrasi.
Syarat Penggunaan Hak Angket:
Berlakunya hak angket diatur dengan tegas oleh UU Nomor 17 tahun 2014. Salah satu syaratnya adalah pengajuan harus diajukan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Selain itu, dokumen pengusulan harus mencakup materi kebijakan atau pelaksanaan UU yang diselidiki beserta alasan penyelidikan.
