Network
JURNAL NGAWI - Sejak tahun 2015 hingga saat ini pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp400,1 triliun untuk Dana Desa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pengelolaan Dana Desa tersebut dilakukan secara hati-hati.
Hal ini ditekankan Presiden dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BUM Desa, Senin (20/12/2021) pagi, di Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta.
“Hati-hati pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, Rp400,1 triliun, gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” ujar Presiden.
Secara rinci Presiden menyampaikan, anggaran Dana Desa di tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun, tahun 2016 Rp46,7 triliun, tahun 2017 Rp59,8 triliun, tahun 2018 Rp59,8 triliun, tahun 2019 Rp69,8 triliun, tahun 2020 Rp71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 triliun.
“Kalau kita lihat APBD Desa juga meningkatnya drastis sekali. (Tahun) 2014 itu rata-rata Rp329 juta, 2015 itu sudah naik menjadi Rp701 juta, 2021 Rp1,6 miliar,” imbuhnya.
Presiden menegaskan sejak tahun 2014 pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Pembangunan yang dilakukan bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
Baca Juga: Proyek Tol Kediri-Tulungagung Akan Masuk Tahap Lelang Pada Kuartal III 2022
“Yang kita bangun juga bukan hanya yang gede-gede saja, yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja. Jalan tol misalnya, atau pelabuhan-pelabuhan besar, atau airport atau bandara, bukan itu saja. Tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa,” ujarnya.
Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, sejumlah pembangunan fisik di desa juga telah dilakukan dengan menggunakan alokasi anggaran tersebut.
