Network
JURNAL NGAWI - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur telah memulai langkah awal dalam mempersiapkan diri untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPC PDI-P kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur diinstruksikan untuk segera memulai tahapan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur, Budi Sulistyono alias Kanang, menyampaikan bahwa proses penjaringan ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju Pilkada Serentak 2024. "Seluruh kabupaten/kota diminta untuk melakukan pendaftaran," ungkap Kanang kepada wartawan pada Senin (15/4/2024).
Proses pendaftaran formal dan terbuka telah dibuka mulai pekan ini dan akan berlanjut hingga bulan depan. Pengurus DPC diberikan kewenangan untuk menentukan masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Baca Juga: PDIP Jatim Rayu Khofifah Indar Parawansa untuk Pilgub Jatim 2024
Selain tahapan pendaftaran, pengurus DPC juga diminta untuk aktif melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan berbagai pihak terkait. Hal ini termasuk dalam mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat calon melalui hasil survei yang dilakukan.
Menurut Kanang, di daerah yang belum memiliki kader PDI-P sebagai petahana bupati/wali kota, pendaftaran terbuka akan diutamakan. Sementara untuk daerah yang sudah memiliki petahana, prioritas akan diberikan untuk mendukung petahana tersebut maju kembali. Kota Surabaya, yang saat ini dipimpin oleh Eri Cahyadi, adalah salah satu contoh daerah yang memiliki petahana dari PDI-P.
"Pendaftaran terbuka diutamakan di daerah yang belum memiliki kader sebagai petahana bupati/wali kota," jelas Kanang. "Sedangkan untuk daerah yang sudah memiliki petahana, akan mendapat prioritas untuk didorong maju kembali."
Namun demikian, DPC PDI-P Jawa Timur tidak akan bersikap egois dalam menghadapi daerah yang tidak memiliki kader petahana. "Kita pasti akan realistis," ungkap Kanang. "Mungkin kita bisa mengusung calon kepala daerah, atau hanya wakil kepala daerah."
