JURNAL NGAWI - Pelajar siswa kelas X, XI dan XII SMK Negeri 1 Boyolangu melakukan aksi demonstrasi di halaman sekolahnya usai menjalankan kegiatan Upacara Bendera, Senin (5/9/2022).
Alasan aksi demonstrasi tersebut karena tarikan dana sekolah, yang masing-masing untuk kelas X, XI dan XII memiliki jumlah yang berbeda-beda.
Menurut keterangan salah satu wali murid kepada JurnalNgawi.com menjelaskan sesuai hasil rapat wali murid 3 September kemarin, pihak sekolah menetapkan soal sumbangan bagi wali murid, kelas X diminta untuk membayar sumbangan sebesar Rp 2.750 juta, kelas XI diminta untuk membayar sumbangan senilai Rp 1.240 juta, dan kelas XII juga diminta untuk membayar sumbangan sebesar Rp 1.655 juta.
Inilah yang menjadi pemicu aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan pelajar SMKN 1 Boyolangu. Hal serupa menurut penuturan wali murid, pihak sekolah setiap tahunnya selalu meminta iuran kepada wali murid dengan dalih perbaikan sarana dan prasarana, namun nyatanya tidak ada peningkatan pada fasilitas sekolah.
Baca Juga: Video Viral Petugas PJR Minta Uang di Tol Lebani Gresik, Polda Jatim Angkat Bicara
Salah seorang siswa kelas XII berinisial N mengatakan, aksi yang dilakukannya bersama rekan-rekannya itu merupakan salah satu wujud puncak kekesalan para siswa kepada pihak sekolah.
Keputusan hasil rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu (03/09/2022) yang lalu yang dilakukan oleh pihak sekolah, komite dan wali murid, didapati hasil jika sumbangan dari wali murid untuk memenuhi kebutuhan sekolah sudah ditetapkan.
Hal ini membuat para siswa menuntut pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi atas penggunaan uang sumbangan dari wali murid yang selama dua tahun ini telah dibayarkan.
"Sekolah ini sekolah negeri, bukan Swasta, kenapa masih ada sumbangan ataupun iuran, apalagi nominalnya besar. Kami ini bukan anak orang kaya," kata N, Senin (5/9).
Baca Juga: Produsen Gamelan Tulungagung Terus Bertahan di Era Milenial, Pemilik: Yang Mau Belajar Silahkan
Menurut pelajar berinisial N ini, iuran tersebut selalu terjadi setiap tahunnya dengan dalih untuk pembangunan sekolah. Namun nyatanya, dia dan teman-temannya masih merasakan secara bergiliran belajar di luar ruangan karena keterbatasan kelas.
"Kami seminggu 3 kali belajar di luar kelas, karena keterbatasan ruangan. Kalau sekolah minta uang dengan asalan pembangunan, kenapa sampai sekarang kami tidak punya kelas. Padahal uang yang didapat sudah banyak," ungkapnya.
Selain itu, jelas N, dua tahun lalu pihak sekolah juga pernah menjanjikan akan membangun lokasi parkir sepeda motor dua tingkat di sekolah. Namun nyatanya setelah uang sumbangan terkumpul, parkir tingkat dua yang dijanjikan tidak pernah ada.
Padahal kondisi lahan parkir di dalam SMK Negeri 1 Boyolangu sendiri saat ini sudah penuh, sehingga sebagian siswa memilih memarkirkan sepeda motornya di luar sekolah dengan biaya Rp 2000 perhari.
"Janjinya mana? Uang yang terkumpul kemarin dikemanakan? Adanya cuma penarikan, sedangkan uangnya dipakai untuk apa saja tidak ada rincian laporannya," pungkasnya.
Baca Juga: Edarkan Arak Bali, Lelaki Paruh Baya Ditangkap Polisi Polsek Campurdarat Polres Tulungagung
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Boyolangu Tulungagung, Arik Eko Lestari mengatakan, pasca aksi yang dilakukan para siswanya ini, pihaknya bersama dengan Komite Sekolah memutuskan untuk membatalkan hasil rapat hari Sabtu kemarin.
Pihaknya juga akan membahas ulang mekanisme sumbangan wali murid tersebut dengan melibatkan Komite dan Wali Murid, serta memberikan rincian pembayaran dan penggunaan uang sumbangan wali murid tersebut bagi para siswa yang sudah terlanjur membayar.
"Kita akan data dan rinci, kita akan melihat uang sumbangan yang telah terkumpul itu," kata Arik Eko Lestari.
Pada Sabtu kemarin, jelas Arik, pihaknya mengumpulkan wali murid bersama dengan komite untuk membahas kebutuhan keuangan sekolah tahun ajaran kali ini.
Dia menyebut, tahun ini pihak sekolah akan mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah untuk pembangunan toko modern di lingkungan sekolah. Hanya saja untuk bisa mewujudkan hal tersebut perlu dukungan dana dari wali murid.
Kendati demikian, Arik enggan mengungkapkan berapa kekurangan uang yang dibutuhkan. Dana dari Pemerintah itu menurut keterangannya cuma mengcover 70% saja, yang 30% itu perlu dukungan wali murid.***