Network
JURNAL NGAWI - Jepang protes ke Rusia setelah dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak bersahabat dengan Rusia.
Pemerintah Jepang mengirim protes ke Rusia sehubungan dengan dimasukkannya Jepang dalam daftar negara dan wilayah yang tidak bersahabat dengan Rusia, kata Sekretaris Jenderal pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno pada konferensi pers
"Dimasukkannya (Jepang - red.) sebagai negara yang tidak bersahabat sangat disesalkan. Kami memprotes melalui jalur diplomatik," kata Sekjen Kabinet Jepang. Seperti yang dikutip dari Ria Novosti, 8 Maret 2022.
Sebelumnya Pemerintah Federasi Rusia pada hari Senin 7 Maret 2022 menyetujui daftar negara bagian dan teritori asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap perusahaan Rusia, warga Rusia, dan Negara Rusia.
Daftar tersebut mencakup;
Amerika Serikat dan Kanada, negara bagian Uni Eropa, Inggris (termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar), Ukraina, Montenegro, Swiss, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Makedonia Utara, dan juga Jepang, Korea Selatan, Australia, Mikronesia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan (dianggap sebagai wilayah Cina, tetapi diperintah oleh pemerintahannya sendiri sejak 1949).
Negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar tersebut memberlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina.
Pemerintah Rusia memutuskan bagi semua individu maupun perusahaan negara yang masuk daftar negara tidak bersahabat diwajibkan bertransaksi menggunakan rubel.
Tujuan Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dikatakan sebagai "perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun."
Untuk ini, menurut Putin, direncanakan melakukan "demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina", untuk mengadili semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas "kejahatan berdarah terhadap warga sipil" di Donbass.
Menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Angkatan Bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina, tidak ada yang mengancam penduduk sipil.
