Network
JURNAL NGAWI - Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook, telah mengungkapkan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius di Korea Utara.
Salah satu pelanggaran tersebut adalah ancaman hukuman mati bagi warga yang terlibat dalam mendistribusikan atau menonton drama Korea Selatan, yang populer disebut sebagai drakor.
Pengungkapan ini terjadi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan di markas besar PBB di New York pada hari Minggu (7/4/2024).
Dalam rangkaian acara tersebut, yang membahas topik Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Hwang menyoroti bahwa anak-anak di Korea Utara menghadapi pelanggaran HAM yang serius, meskipun negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Hak Anak.
"Menurut berbagai sumber publik, termasuk kesaksian para pembelot Korea Utara, anak-anak di Korea Utara mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk hukuman mati karena mendistribusikan drakor, penahanan di penjara politik bersama anggota keluarga mereka sebagai hukuman kolektif," kata Hwang, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Lebih lanjut, Hwang menambahkan bahwa anak-anak Korea Utara menghadapi krisis kemanusiaan karena kepemimpinan negara tersebut mengalihkan sumber dayanya untuk program nuklir dan rudal balistik serta pengeluaran untuk barang-barang mewah.
Hwang juga mengutip laporan yang diterbitkan oleh UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Grup Bank Dunia yang mencatat bahwa 17 persen anak-anak di Korea Utara dilaporkan mengalami hambatan pertumbuhan karena kekurangan gizi.
Konteks ini menyoroti situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Korea Utara, yang telah lama menjadi subjek keprihatinan internasional.
