Network
JURNAL NGAWI - Ketelitian dalam pengisian Formulir C1 Pemilu 2024 oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi hal krusial. Kesalahan kecil dalam proses ini dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, termasuk sanksi hukum yang berat.
Apa saja potensi kesalahan dan sanksi yang mengintai? Simak berita selengkapnya untuk memahami betapa pentingnya keakuratan dalam pelaksanaan pemilu.
Formulir C1 Pemilu 2024 adalah dokumen yang mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi formulir ini dengan benar, rapi, dan akurat.
Namun, kesalahan dalam pengisian formulir ini dapat berdampak besar terhadap integritas dan validitas hasil pemungutan suara, menciptakan keraguan serta kebingungan di kalangan pemangku kepentingan.
Baca Juga: Apa Saja Surat Suara yang Diterima Pemilih DPTB dan DPK? KPPS Jangan Salah ini Aturannya
Penting untuk diingat bahwa tidak semua kesalahan dapat diperbaiki atau dilaporkan. Beberapa kesalahan dianggap sebagai tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan sanksi hukum yang serius. Di antara kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi tersebut adalah:
-
Pemalsuan Data: Mengisi formulir C1 dengan data yang tidak benar atau palsu dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 72 juta.
-
Perusakan Dokumen: Mengubah, merusak, atau menghilangkan formulir C1 tanpa alasan yang sah bisa mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 60 juta.
-
Penyalahgunaan Wewenang: Memanfaatkan posisi atau wewenang untuk mempengaruhi atau mengintervensi pengisian formulir C1 dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 48 juta.
