JURNAL NGAWI - Pada tanggal 18 September 1948, Indonesia menghadapi salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi sorotan dalam perjalanan kemerdekaannya - Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun.
Peristiwa ini menciptakan ketegangan politik yang berujung pada konflik internal yang signifikan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Latar Belakang Politik
Untuk memahami pemberontakan ini, kita perlu melihat latar belakang politik yang terjadi pada saat itu.
Pada tahun 1948, Indonesia masih merasakan dampak Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Kabinet Amir Syarifuddin, yang memimpin negara pada saat itu, telah menandatangani Perjanjian Renville yang mendiskreditkan dalam pandangan banyak pihak.
Perjanjian ini mengakui hanya sebagian wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera, sebagai bagian dari Republik Indonesia, sementara wilayah lainnya masih dikuasai oleh Belanda.
Baca Juga: Paling Banyak Dicari CPNS Cara Mudah Membuat SKCK Online Lewat skck.polri.go.id Ini Caranya
Baca Juga: Spoiler One Piece Chapter 1093: Zoro vs Rob Lucci dan Pertarungan Antara Luffy dan Kizaru
Ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut membuat Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dan pemerintahan Indonesia diambil alih oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Amir Syarifuddin yang tidak puas dengan pemerintahan baru ini membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948, yang menjadi katalisator untuk pemberontakan berikutnya.
Pemberontakan di Madiun
Pada tanggal 18 September 1948, pukul 03.00 pagi, FDR Madiun, yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono, memulai serangan mereka di kota Madiun. Mereka merebut pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara.
Dalam serangan ini, dua perwira tewas dan empat orang lainnya terluka. Dalam hitungan jam, Madiun sepenuhnya berada di bawah kendali FDR.
Setelah mendengar tentang serangan ini, Musso dan Amir Syarifuddin menuju Madiun untuk mendiskusikan situasi bersama para pemimpin FDR, seperti Sumarsono, Setiadjit, dan Wikana.
Deklarasi Republik Soviet Indonesia
Pada tanggal 19 September 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Musso, salah satu pemimpin PKI, juga menyatakan bahwa mereka telah membentuk "Republik Soviet Indonesia."
Musso menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusha. Konflik antara pemerintah pusat dan pemberontak semakin memanas.
Pengakhiran Pemberontakan
Pemberontakan PKI Madiun berlangsung selama beberapa bulan dan akhirnya berhasil dipadamkan oleh pemerintah pusat. Namun, peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam dalam sejarah Indonesia.
Pemberontakan ini menggambarkan konflik ideologi dan politik yang kompleks yang ada di dalam negeri saat itu, serta berdampak pada nasionalisme dan persatuan Indonesia.
Meskipun PKI Madiun akhirnya gagal, pengaruhnya terhadap perkembangan politik Indonesia tetap relevan dalam sejarah bangsa ini.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya merawat persatuan dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan menjaga stabilitas politik dalam negara yang baru merdeka.***