Network
"Kami percaya kepada KPK untuk menjalankan amanah negara ini untuk terus menjalankan proses ini dengan cara yang seharusnya dilakukan sesuai UU, dan kami menghormati KPK," kata Badrun.
Ubedilah Badrun meyakini KPK akan menegakkan hukum dengan prinsip equality before the law bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.
Baca Juga: Fakta Kasus Lapor Perkosaan Mengagetkan Publik, Wanita R dan Pria GWS di Hotel Suka Sama Suka
"Kami percaya di republik ini memiliki equality before the law, siapa pun sama kedudukannya di muka hukum dan kita juga memegang asas praduga tak bersalah," katanya.
Runtutan awal sebelum Ubedilah Badrun dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi terkait pelaporannya tersebut, bermula dari laporanya beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022, melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Baca Juga: Rabu ini Bakal Seru! Pelatih Persita dan Persela Membakar Semangat Anak Asuhnya
"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," terang Ubedilah Badrun di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 10 Januari 2022 yang lalu.
Menurut Ubedilah Badrun, keterangan pelaporannya tersebut berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun.
Baca Juga: 10 Anak Jadi Korban Nafsu Bejat Guru Sanggar Tari YR (37) di Malang Jawa Timur
