Network
JURNAL NGAWI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memberikan respons terhadap kritik yang dilontarkan terhadap lembaga tersebut dalam film dokumenter terbaru berjudul "Dirty Vote" yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta pada hari Minggu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa kritik terhadap Bawaslu adalah bagian dari dinamika demokrasi, asalkan lembaga tersebut tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, penilaian atas kinerja Bawaslu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa Bawaslu menghormati kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara.
Film dokumenter "Dirty Vote", yang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube pada hari Minggu, menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang secara kritis membahas rentetan peristiwa yang mereka yakini sebagai bagian dari kecurangan pemilu.
Beberapa pakar juga mengkritik ketidaktegasan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, yang menurut mereka, berpotensi mengakibatkan terulangnya pelanggaran tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Sutradara "Dirty Vote" Dandhy Dwi Laksono mengungkapkan bahwa film tersebut merupakan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Dandhy menjelaskan bahwa produksi film tersebut melibatkan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Yayasan Kurawal.
Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah dirilis di YouTube, film "Dirty Vote" telah berhasil menarik perhatian lebih dari satu juta penonton dan mendapatkan dukungan lebih dari 117.000 pengguna YouTube.
Film ini menjadi sorotan masyarakat jelang pemilihan, mengundang perdebatan seputar kinerja Bawaslu dan pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas pemilu.
Diharapkan, dialog terbuka ini akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesadaran partisipasi dalam proses demokratis di Indonesia.
