JURNAL NGAWI - Ukraina mengajukan perjanjian damai dengan Rusia yang terdiri dari dua dokumen terpisah berisikan poin penting, hal itu diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, pada Sabtu (16/4/2022)
Dalam dua dokumen yang terpisah tersebut berisikan dua isu utama yang diajukan oleh Zelensky, meliputi jaminan keamanan untuk Kiev dan hubungan masa depan dengan Moskow.
Berbicara kepada media Ukraina, Zelensky menjelaskan bahwa Moskow ingin memiliki satu dokumen komprehensif yang akan mengatasi semua masalah.
Akan tetapi, karena jaminan keamanan Ukraina melibatkan negara lain, dua dokumen bisa jadi solusi, menurut pemimpin Ukraina itu.
“Perjanjian damai dengan Rusia terdiri dari dua dokumen yang berbeda. Salah satunya harus menyangkut jaminan keamanan untuk Ukraina, yang lain secara langsung menangani hubungannya dengan Federasi Rusia,” kata Zelensky, seperti yang dikutip dari kantor berita RT.
Dilansir ngawi.pikiran-rakyat.com Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelaskan dua dokumen tersebut yang mencakup jaminan keamanan ditandatangani negara-negara "yang siap untuk jaminan keamanan"
Sedangkan dokumen berikutnya berisikan mengenai hubungan masa depan antara kedua belah pihak yakni, "Ukraina dan Rusia".
Dalam penjelasannya mengenai dokumen pertama yang mencakup jaminan keamanan Ukraina, Zelensky mengklaim bahwa Inggris, AS, Italia, dan Turki telah menunjukkan kesediaan untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Namun, belum ada jawaban akhir dari mereka - Negara-negara yang diklaim Zelensky sebagai negara yang siap menjamin keamanan Ukraina.
Daftar potensial penjamin keamanan Ukraina sebelumnya antara lain Jerman, Prancis, Polandia, dan Israel.
“Moskow ingin memiliki satu kesepakatan yang membahas semua masalah. Namun, tidak semuanya bisa dalam satu meja dengan Rusia. Bagi mereka, jaminan keamanan untuk Ukraina adalah satu masalah, dan perjanjian dengan Rusia adalah masalah lain,” kata Zelensky.
Terlepas dari kemajuan nyata yang dicapai dalam negosiasi antara Moskow dan Kiev di Istanbul pada akhir Maret kemarin, awal pekan ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pembicaraan damai telah “kembali ke jalan buntu.”
Putin menjelaskan bahwa Ukraina telah menolak untuk memenuhi salah satu permintaan utama Rusia: untuk mengakui Krimea sebagai republik Rusia dan Donbass sebagai republik yang merdeka.
Pernyataan Putin tersebut menyusul pengumuman Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov bahwa Kiev telah mengajukan proposal tertulis baru yang menyimpang dari apa yang ditawarkan selama berlangsungnya pembicaraan.
Proposal baru yang diajukan Zelensky, menurut Lavrov, tidak menyebutkan bahwa jaminan keamanan yang ingin diperoleh Kiev tidak mencakup Krimea.
Mendapatkan jaminan keamanan dari kekuatan dunia disebut oleh Kiev sebagai syarat utama untuk menyetujui status netral dan meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO.
Untuk diketahui, Rusia menyerang Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Rusia hal itu sebagai operasi khusus, karena Ukraina tidak mengindahkan protokol perjanjian Minsk 2014, pengakuan atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai negara Jerman dan Prancis tersebut dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Moskow telah memperingatkan negara-negara Barat agar tidak "memompa" Ukraina dengan senjata, dengan mengatakan bahwa tindakan ini memperburuk konflik kedua belah pihak.***