India Berlakukan UU Anti-Islam: Strategi Politik Modi atau Perlindungan Minoritas?

- 7 April 2024, 11:40 WIB
 Pemerintah India telah memberlakukan jam malam dan memutuskan koneksi internet di daerah Jodhpur setelah terjadi bentrokan antara komunitas Hindu dan Muslim.
Pemerintah India telah memberlakukan jam malam dan memutuskan koneksi internet di daerah Jodhpur setelah terjadi bentrokan antara komunitas Hindu dan Muslim. /Reuters/Anushree Fadnavis/

Baca Juga: Krisis Ekonomi Di Argentina Rakyat Hidup Sengsara, Beberapa Warga Terpaksa Mengais Sampah Demi Bertahan Hidup

Menghadapi kecaman tersebut, pemerintah India membela CAA dengan alasan bahwa undang-undang itu dirancang untuk melindungi minoritas agama yang menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim tetangga.

Namun, kelompok Muslim di India merasa semakin terpinggirkan oleh serangkaian kebijakan yang mencakup usulan Daftar Warga Negara Nasional (NRC), yang mengancam untuk mengakibatkan jutaan Muslim kehilangan kewarganegaraan mereka.

Dalam konteks yang semakin memanas ini, tuduhan tentang kebijakan anti-Muslim memunculkan keraguan tentang masa depan pluralisme dan kesetaraan di India.

Sementara pemerintah berpendapat bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada yang teraniaya, kritikus menunjukkan potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan dan peminggiran terhadap komunitas Muslim yang merupakan bagian integral dari mosaik budaya India.

Dalam menyikapi persoalan ini, perdebatan mengenai identitas nasional India dan jalan mana yang akan ditempuh untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan sosial menjadi semakin mendesak.

Dengan Pemilu 2024 semakin mendekat, langkah-langkah politik yang dilakukan saat ini akan membentuk landasan bagi masa depan negara yang begitu kaya akan keragaman budaya dan agama.***

Halaman:

Editor: Hafidz Muhammad Reza


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah