JURNAL NGAWI - Pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi telah memicu kontroversi yang mendalam dengan penerapan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), menggulirkan dugaan tentang motif politik yang mendasari keputusan tersebut menjelang Pemilu 2024.
Langkah ini dituduh oleh beberapa pihak sebagai tindakan anti-Islam yang bertujuan untuk merebut suara di dalam negeri yang mayoritas Hindu.
Kontroversi undang-undang ini, yang disahkan pada tahun 2019 oleh pemerintahan Modi, memberikan jalan bagi pemberian kewarganegaraan India kepada pengungsi non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan.
Namun, yang mencengangkan adalah ketiadaan klausul yang melindungi warga Muslim yang berada dalam situasi serupa, menyulut pertanyaan tentang komitmen India terhadap prinsip sekularisme dalam demokrasi yang berkembang pesat ini.
Baca Juga: Tau Gak Sih! Ternyata Nonton drakor di Korea Utara diancam hukuman mati, Simak Faktanya Berikut Ini
Dalam konteks politik India yang semakin memanas, langkah tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemerintahan Modi sedang mengkonsolidasikan basis Hindu nasionalisnya untuk memenangkan pemilihan.
Keputusan ini terutama menarik perhatian karena dilakukan hanya beberapa pekan sebelum Modi mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.
Ketidakpuasan terhadap undang-undang ini tidaklah baru. Sebelumnya, pada Desember 2019, pengesahan CAA memicu gelombang protes nasional di India, yang pada akhirnya berujung pada kerusuhan di New Delhi yang menelan korban jiwa dan luka.
Kritik mengalir dari kelompok hak asasi manusia dan sejumlah negara asing, mengecam undang-undang yang dianggap mendiskriminasi.
Menghadapi kecaman tersebut, pemerintah India membela CAA dengan alasan bahwa undang-undang itu dirancang untuk melindungi minoritas agama yang menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim tetangga.
Namun, kelompok Muslim di India merasa semakin terpinggirkan oleh serangkaian kebijakan yang mencakup usulan Daftar Warga Negara Nasional (NRC), yang mengancam untuk mengakibatkan jutaan Muslim kehilangan kewarganegaraan mereka.
Dalam konteks yang semakin memanas ini, tuduhan tentang kebijakan anti-Muslim memunculkan keraguan tentang masa depan pluralisme dan kesetaraan di India.
Sementara pemerintah berpendapat bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada yang teraniaya, kritikus menunjukkan potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan dan peminggiran terhadap komunitas Muslim yang merupakan bagian integral dari mosaik budaya India.
Dalam menyikapi persoalan ini, perdebatan mengenai identitas nasional India dan jalan mana yang akan ditempuh untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan sosial menjadi semakin mendesak.
Dengan Pemilu 2024 semakin mendekat, langkah-langkah politik yang dilakukan saat ini akan membentuk landasan bagi masa depan negara yang begitu kaya akan keragaman budaya dan agama.***